JAKARTA \u2013 Pemerintah Indonesia terus berupaya mewujudkan Pembangunan Rendah Karbon (PRK) atau Low Carbon Development Initiative (LCDI) yang telah diinisiasi Kementerian PPN\/Bappenas sejak 2017. PRK merupakan platform baru sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan antara peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kehidupan sosial tanpa mengabaikan kualitas lingkungan.<\/p>\n

\u201cPembangunan Rendah Karbon telah kita arus utamakan ke dalam Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sehingga rencana pembangunan lima tahun ke depan, di samping menguatkan perekonomian, juga perlu mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan,\u201d ujar Menteri PPN\/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa saat membuka acara Project Expose dan Lesson Learned Low Carbon Development di Jakarta, Kamis (21\/11) untuk memperkenalkan PRK kepada lintas generasi. Turut hadir Duta Besar Inggris untuk Indonesia H.E Owen Jenkins, Director of Environment Office USAID Mathew Burton, perwakilan sejumlah lembaga swadaya masyarakat, serta 150 generasi milenial dari berbagai kampus dan komunitas peduli lingkungan.<\/p>\n

Menteri Suharso mengingatkan generasi milenial merupakan agen perubahan di masa depan dan miniatur bangsa-bangsa di dunia pada 2030 mendatang. Di mana pun mereka berada, generasi milenial harus menjadi aktor yang saling bahu-membahu menjaga bumi, seperti di film superhero The Avengers. \u201cSeperti Avengers yang mengumpulkan para individu yang berbakat dan mengembangkan sumber dayanya, Bappenas juga secara aktif terus mengkomunikasikan inisiatif ini ke dalam berbagai forum, baik nasional maupun internasional, untuk membangun persepsi dan pemahaman yang sama mengenai pembangunan rendah karbon, sehingga menghasilkan sinergi dan kolaborasi berbagai pihak yang optimal,\u201d tukas Menteri Suharso<\/p>\n

Upaya bersama dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi harus selalu selaras dengan alam yang Lestari. Oleh karena itu, upaya pembangunan harus berkesinambungan, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Terlebih lagi pembangunan juga harus inklusif dan lintas generasi, sehingga tidak dapat terlepas dari kaum muda atau generasi milenial. \u201cTentu kita tidak mau menjadi generasi yang menyaksikan peningkatan tajam ketinggian air laut, kekeringan ekstrem, dan bencana global lainnya, yang akhirnya mengancam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya,\u201d kata Menteri Suharso.<\/p>\n

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN\/Bappenas sekaligus Ketua Majelis Wali Amanat Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) Arifin Rudiyanto, mengungkapkan, sejak menjadi Lembaga Wali Amanat pada 2015, ICCTF berfokus untuk mendanai program terkait dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Hingga 2019, telah terlaksana 76 program yang didanai oleh ICCTF dengan dukungan pemerintah Indonesia beserta mitra pembangunan, antara lain UK Climate Change Unit (UKCCU), United States Agency for International Development (USAID), Danish International Development Agency (DANIDA), dan Deutsche Gesellschaft f\u00fcr Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ).<\/p>\n

Sebagai satuan kerja di Kementerian PPN\/Bappenas, ICCTF sebagai instrumen utama pemerintah Indonesia dalam mengurangi intensitas emisi dan emisi gas rumah kaca melalui tindakan pembangunan rendah karbon dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Melalui dukungan pembiayaan dari Pemerintah Inggris dan sejumlah lembaga pendanaan internasional, dalam kurun waktu 2016- 2019, ICCTF telah mendanai 52 proyek percontohan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sebagai inisiatif penurunan emisi gas rumah kaca. \u201cDampak dari implementasi pembangunan rendah karbon di antaranya adalah mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 43 persen yang tentunya akan memenuhi target iklim pada 2030, mengurangi intensitas emisi sampai dengan 45 persen pada 2030,\u201d jelas Arifin Rudiyanto.<\/p>\n

 <\/p>\n

sumber: majalahagraria.today<\/p>\n