Peningkatan Kapasitas Masyarakat Gili Matra Melalui Koordinasi Pemangku Kepentingan

Gili Air, Kabupaten Lombok Utara – Peningkatan efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi dapat didorong melalui dukungan manajemen sumber daya ekosistem dan peningkatan kapasitas masyarakat serta stakeholders terkait. Guna meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan sebagai bentuk inisiasi kebersamaan dalam pembangunan dan pengelolaan kawasan konservasi TWP Gili Matra. Grand Package (GP) 2 & 5 Coral Reef Rehabilitation and Management Program – Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI) Asian Development Bank (ADB) melaksanakan kegiatan Stakeholder Meeting di Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) Gili Matra di Villa Karang, Gili Air, Kabupaten Lombok Utara (8/9). Kegiatan ini dihadiri oleh pemangku kepentingan dan penerima manfaat di Kawasan Gili Matra.
Koordinasi ini turut dihadiri oleh Assisten II Sekda Kabupaten Lombok Utara (KLU) H. Rusdi ST. Ia mengatakan, Gili Matra telah lebih dulu ditetapkan sebagai Kawasan pariwisata strategis nasional, sehingga dibutuhkan kerjasama yang baik antara semua stakeholder agar terjalin kerjasama yang baik antara pemerintah daerah KLU, Pemprov NTB dan BKKPN Kupang sebagai otoritas pengelola Perairan di Gili Matra.
Ia berharap, output dari kegiatan COREMAP-CTI bisa memberikan kontribusi yang baik bukan hanya untuk ekosistem tapi untuk masyarakat yang ada di dalam Kawasan TWP Gili Matra.
Sementara itu, Program Manager Indonesian Climate Change Trust Fund (ICCTF) Sudaryanto mengatakan, dukungan dari Pemerintah Daerah (Pemda) dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup (DLHK) dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi NTB setempat sangat penting dalam rangka mendapatkan ijin pembangunan infrastruktur.
Ia berharap, dukungan pada kelompok usaha perikanan yang akan dilakukan dalam rangka training dan sertifikasi produk bisa berjalan bersama-sama dengan koperasi usaha kecil. Kemudian sertifikasi dapat dilakukan pada saat pertengahan proyek sehingga dampak secara ekonomi bisa diukur.
Selain itu, beberapa minggu yang lalu kita telah berdiskusi melakukan kegiatan pertemuan Payment of Environment Services (PES). Harapannya pelaksanaan PES ini bisa diterima oleh semua pihak. Ia melanjutkan, beberapa kegiatan lain yang melibatkan BKKPN dan lembaga lainnya seperti Ocean Account yang akan diterapkan di Gili Matra juga sangat penting dalam rangka untuk memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar.
“Secara biodiversitas Gili Matra memiliki nilai yang sangat tinggi, itu dapat dipertahankan. Jadi kalau berbicara ekonomi berkelanjutan dari sektor perikanan maka percontohan di Gili Matra diharapkan dapat berhasil melalui proyek COREMAP ini,” tutupnya.
Pertemuan ini menghasilkan beberapa kesepakatan di antaranya peserta yang hadir pada kegiatan koordinasi pemangku kepentingan ini bersedia mendukung Forum Koordinasi Kolaborasi Pengelolaan (FKKP) Gili Matra. Selain itu, kedepan perlu adanya koordinasi antara GP2 dan GP5 dengan stakeholder terkait, baik tingkat dusun, desa, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU), Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan pusat.
Penulis: Agus Salim, Site Coordinator COREMAP-CTI ADB di Gili Matra