KKPN Laut Sawu dan KKPD Selat Pantar Menjadi Fokus Program Lautra
Program Oceans for Prosperity atau Laut Sejahtera (LAUTRA) merupakan salah satu upaya nyata dari Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pengelolaan berkelanjutan kawasan konservasi dan perikanan terumbu karang terpilih, serta akses terhadap peluang ekonomi bagi masyarakat lokal.
Terdapat 11 provinsi menjadi sasaran dari program ini, salah satunya adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Khusus NTT program Lautra difokuskan di dua kawasan konservasi perairan yakni KKPN Laut Sawu dan KKPD Selat Pantar Kabupaten Alor. Alasan memilih Laut Sawu dan Selat Pantar karena memiliki penilaian tersendiri.
Dalam pelaksanaannya, khususnya pada komponen 3, Sustainable Financing for Marine Protect Area and Livelihoods didukung oleh dana Hibah Pro-Blue melalui World Bank (WB) dan dilaksanakan oleh Kementerian PPN/Bappenas melalui Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF).
Kegiatan ini dibuka Mohamad Rahmat Mulianda, Direktur Kelautan dan Perikanan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dengan dihadiri stakeholder baik pemerintah daerah NTT, Kabupaten Kupang, Kepala OJK NTT, Perbankan dan Akademisi dari sejumlah erguruan tinggi di Kota Kupang.
Mohamad Rahmat Mulianda, Direktur Kelautan dan Perikanan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Bappenas saat ini sebagai langkah awal untuk mengembangkan blue finance di wilayah NTT.
“Melalui kajian pemetaan potensi dan strategi pengembangan mata pencaharian alternatif bagi masyarakat yang berada dalam kawasan maupun area sekitarnya yang akan dilakukan, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar kawasan konservasi,” ujarnya.
Dijelaskan bahwa program Lautra sejalan dengan rencana capaian RPJMN 2025-2029 yang akan menjadi pedoman pembangunan nasional bagi pemerintah yang akan datang.
Ia juga mengungkapkan arah kebijakan pemerintah dalam rangka pembangunan kelautan dibidang transformasi ekonomi biru sebagai pertumbuhan ekonomi baru diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut secara berkelanjutan
Untuk ketahanan ekologi, penguatan efektivitas tata Kelola kawasan konservasi darat dan laut dalam mewujudkan keanekaragaman hayati melalui pengelolaan berbasis kearifan lokal dan ekosistem serta peningkatan luas kawasan konservasi sesuai dengan komitmen global.
“Dari sisi ketahanan sosial budaya, kemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan mempertegas jati diri bangsa melalui penguatan budaya bahari dan kemaritiman antara lain dengan pengenalan nilai- nilai maritim sejak usia dini, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,” katanya.
Sedangkan, Tonny Wagey, Direktur Eksekutif ICCTF menambahkan bahwa kegiatan ICCTF melalui Komponen 3 Proyek Ocean for Prosperity (LAUTRA) memperkenalkan strategi pendanaan inovatif untuk konservasi dan ekonomi pesisir yang bertujuan untuk memperkuat kerangka kebijakan, serta mengembangkan investasi jangka panjang dalam sektor ekonomi biru guna meningkatkan pengelolaan berkelanjutan kawasan konservasi dan perikanan, serta membuka peluang ekonomi bagi masyarakat lokal.
Kegiatan ini akan dilaksanakan oleh Mitra yang mencakup kunjungan ke lokasi target intervensi Lautra di NTT yang merupakan bagian dari WPP 573, dan diskusi dengan para pemangku kepentingan.
“Dukungan dari Pemerintah Nusa Tenggara Timur, terutama terkait data dan informasi kawasan konservasi, sangat kami harapkan untuk kelancaran implementasi program ini,” jelasnya.
Ditambahkan bahwa inovasi pendanaan yang dikembangkan melalui program Lautra ini merupakan salah satu kunci keberhasilan program pemerintah dalam melindungi ekosistem terumbu karang Indonesia.
“Instrumen pendanaan seperti Coral Bond adalah obligasi yang sangat menarik bagi para investor yang saat ini menjadikan keberhasilan konservasi ekosistem sebagai dasar pembayaran keuntungan investasi berdampak yang marak diseluruh dunia,” sebutnya.
Sulastri H. I. Rasyid, S.Pi, M.Si, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT dalam kesempatan tersebut menyampaikan terima kasih karena kegiatan tersebut bisa terselenggara di NTT.
Dikatakan, sebagian besar wilayah NTT adalah laut dan merupakan wilayah konservasi baik dikelola pemerintah pusat maupun daerah. Dan ada beberapa lokasi yang tengah disiapkan administrasinya untuk di naikan statusnya seperti di Alor, Lembata dan Sikka. Sedangkan yang baru dijejaki yakni Ende, Nagekeo, Belu dan Malaka.
Ia menyebut dengan kerjasama sama yang dilakukan mulai dari daerah hingga ke tingkat pusat ini diyakini dapat mengembangkan wilayah kelautan secara baik dan bermanfaat bagi masyarakat.
Kedepannya melalui progran Lautra sehingga pengelolaannya dapat dikembangkan secara berkelanjutan dan masyarakat dapat meningkatkan ekonomi. “Orang akan mengetahui manfaat secara ruang dan fungsi. Sehingga masyarakat dapat memanfaatkan untuk pengembangan ekonomi. Jika tidak maka akan ada stigma buruk terkait konservasi,” pungkasnya.