ICCTF News

[21/10/2016]

Indonesia Ratifikasi Perjanjian Paris, Apa Langkah Selanjutnya?

Indonesia Ratifikasi Perjanjian Paris, Apa Langkah Selanjutnya?

 

October 19, 2016 Sapariah Saturi

Setelah sekitar 1,5 jam menanti dari jadwal, sekitar pukul 11.33, akhirnya, rapat paripurna pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Perjanjian Paris untuk Perubahan Iklim, dibuka pada Rabu (19/10/16). Pemberitahuan lewat pengeras suara menyebutkan, sudah ada tanda tangan 314 anggota DPR, hingga rapat kuorum dan bisa mulai.

"Apakah RUU Paris Agreement, dapat disetujui?” kata Agus Hermanto, pimpinan rapat bertanya usai pembacaan hasil rapat sebelumnya, berupa pandangan akhir fraksi di Komisi VII.

"Setujuuu….” Jawab para anggota DPR.

Sah. RUU Perjanjin Paris untuk Perubahan Iklim telah disetujui DPR RI. Indonesia telah mengesahkan ratifikasi perjanjian ini.

Agus mengatakan, pengesahan ini wujud komitmen Indonesia, sejalan dengan agenda nasional dan program pemerintah bidang lingkungan hidup.

Dengan ratifikasi ini, katanya, Indonesia akan mendapatkan manfaat antara lain, peningkatan perlindungan wilayah yang rentan perubahan iklim lewat mitigasi dan adaptasi, peningkatan pengakuan atas komitmen nasional dalam berbagai sektor seperti energi, kehutanan, pertanian, industri dan lain-lain.

Manfaat lain, katanya, Indonesia, bisa lebih berperan dan mempunyai hak suara serta beragam kemudahan lain, misal sumber pendanaan, transfer teknologi dan lain-lain.

Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mewakili Presiden Indonesia dalam rapat itu mengatakan, Persetujuan Paris ini merupakan paradigma baru dalam penanganan perubahan iklim.

"Orientasi buat percepatan penanganan dampak perubahan iklim, yang menjadi ancaman sekaligus peluang,” katanya.

Indonesia, katanya, wilayah rentan dampak perubahan iklim karena kenaikan muka air laut di pesisir. Perubahan iklim juga berdampak pada kelangkaan sumber daya air. Pada sektor kesehatan, terjadi kasus demam berdarah, dan penyakit lewat air terutama musim penghujan.

"Perubahan iklim makin krusial. Kerusakan jalan, jembatan juga terjadi, permukaan tanah turun,” katanya.

Sektor pertanian juga berimbas, terjadi penurunan produksi, pola tanam berubah dan perubahan ekstrim termasuk kebakaran hutan lebih intensif.

"Ini buat tekan suhu rata-rata global dua derajat celcius. Jadi kewajiban setiap negara siapkan Nationally Determined Contributions. Penurunan harus meningkat secara periodik. Negara berkembang perlu dukungan buat upaya ini,” ujar dia.

NDC Indonesia pun perlu penetapan berkala. Tahap pertama, katanya, penurunan emisi 29% atau 41% dengan bantuan luar pada 2030. Ia akan tercapai lewat-sektor-sektor seperti kehutanan, pertanian, energi termasuk transportasi, industri, penggunaan produk dan penanganan limbah.

Dalam NDC Indonesia, energi menyumbang 16,87%, kehutanan 7,22%, pertanian 1,21%, Industri 0,71% dan limbah 2,99%.

Guna mencapai target tu, kata Siti, kebijakan-kebijakan dan instrumen sudah dibangun. "Kelembagaan pendanaan tengah disusun, berbagai kebijakan seperti moratorium, kan udah dijalanin,” katanya usai rapat.

Menurut dia, langkah Indonesia sudah banyak, tinggal konsistensi bahkan peningkatan aksi.

"Kalau implementasi sih saya tidak khawatir. Dukungan internasional bagus ya. Saya merasakan betul.

Paling penting sebetulnya, kerja sistematis dari Indonesia sendiri. Juga kesiapan masyarakat untuk berubah. Disitulah sosialisasi harus terus menerus dilakukan,” ucap Siti.

Arief Yuwono, Staf Ahli Menteri LHK bidang Energi mengatakan, setelah pengesahan di paripurna ini dokumen akan dikirim ke Presiden untuk tanda tangan dan diundangkan Kementerian Hukum dan HAM. Salinan ini akan dikirim ke Sekjen PBB.

"Secepatnya, minggu ini. Intinya sebelum COP,” katanya. COP-22 di Marakesh, Maroko, mulai pada 7 November ini.

Dengan ratifikasi ini, katanya, berarti Indonesia tak lagi sebagai observer.  "Ini buat kita jadi punya suara. Itu bisa nentukan ke mana arah negosiasi dan kita hubungkan dengan kepentingan nasional,” katanya.

 

Ratifikasi ini juga, upaya menyelaraskan kepentingan nasional dengan Perjanjian Paris. "Momentum Paris Agreement ini adalah penguatan-penguatan dari apa yang udah kita lakukan supaya bisa lebih cepat lagi.  Mengingat ancaman climate change makin gawat. Dampak meluas.”

 

 Artikel selengkapnya silahkan dibaca di laman https: //www.mongabay.co.id/2016/10/19/indonesia-ratifikasi-perjanjian-paris-apa-langkah-selanjutnya/

 
 

 

 

Tenders and Vacancies


Terms of Use






The Indonesian Climate Change Trust Fund is a non-profit organization as defined by Indonesian rules and regulations.

ICCTF Secretariat
Wisma Bakrie II, 20th Floor
Jl. HR. Rasuna Said Kav. B-2, Jakarta-Selatan, Indonesia
Phone: (62 21) 5794 5760 | Facsimile: (62 21) 5794 5759
Email: [email protected]

Learn more about Us

FacebookTwitter



Supported By
DANIDA
 
 
Technical Assistance Supported By
 
 
Recommended Links